Please enable JS
img


Tahun Produk Hukum

2020/ (19) 2017/ (85) 2014/ (90)
2019/ (72) 2016/ (99) 2013/ (94)
2018/ (103) 2015/ (73) 2012/ (54)

Form Pencarian


Abstrak

PERDA –  PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PERDA PROVINSI JAWA TENGAH NO. 4 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


ABSTRAK    :    
-    bahwa kemandirian masyarakat dan desa merupakan indikator keberhasilan pembangunan masyarakat dan desa yang dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat dan desa,
;
bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, masyarakat dan desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu adanya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dan desa;

bahwa pemberdayaan masyarakat dan desa diselenggarakan dengan mendasarkan pada nilai kejujuran, kemandirian, kerja keras, partisipasi, keswadayaan, kearifan lokal, pelestarian lingkungan dan kemaslahatan bagi rakyat banyak serta serta dilaksanakan dengan mendayagunakan segenap potensi lokal;

bahwa pemberdayaan masyarakat dan desa diselenggarakan dalam rangka mewujudkan masyarakat dan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat dan desa yang adil, makmur dan sejahtera;

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;

-    Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 10 Tahun 1950; UU No. 11 tahun 2009; Undang-Undang No.12 Tahun 2011; Undang-Undang No., 6 Tahun 2014; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017;  Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Prov. Jateng No. 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Prov. Jateng No. 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Prov. Jateng No. 6 Tahun 2017.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bab I. Ketentuan Umum, Bab II. Asas, Bab III.Tujuan Dan Sasaran, Bab IV. Ruang Lingkup, Bab V.Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Bab VI. Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Bab VII. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Masyarakat Dan Desa, Bab. X. Peningkatan Prasarana Dan Sarana, Bab XI. Pemberdayaan Seni Dan Budaya, Bab XII. Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Bab. XIII. Pendampingan, Bab XIV. Sistem Informasi Desa, Bab. XV. Pemberian Penghargaan, Bab. XVI. Pembiyaan, Bab. XVII. Peran Serta Masyarakat, Bab. XVIII. Pembinaan Dan Pengawasan, Bab. XIX. Pelaporan, Bab. XX. Ketentuan Peralihan, Bab. XXI. Ketentuan Penutup.



CATATAN    :    
-    Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Maret 2018.

-    Penjelasan 10 Halaman.