Please enable JS
img


Tahun Produk Hukum

2022/ (46) 2019/ (79) 2016/ (109)
2021/ (65) 2018/ (105) 2015/ (73)
2020/ (70) 2017/ (84) 2014/ (102)

Form Pencarian


Abstrak

BANTUAN HUKUM

2022

PERDA NO. 1, LEMBARAN DAERAH 2022/NO. 1

PERDA TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

ABSTRAK :
  • Dalam rangka mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara dan melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
  • Dasar hukum Peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 10 Tahun 1950, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, UU No. 16 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 42 Tahun 2013, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, Perda Prov. Jateng No. 6 Tahun 2016.
  • Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin sebagaimana amanat UU No. 16 Tahun 2011, selain itu penyelenggaraan Bantuan Hukum diselenggarakan pula bagi masyarakat yang masuk dalam kategori kelompok rentan (anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan, perempuan korban dan perempuan rentan,  korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,  penyandang disabilitas, orang atau Kelompok Rentan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) yang sebelumnya tidak diatur oleh Perda Prov. Jateng No. 7 Tahun 2014. Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain Pelaksanaan Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban, Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Standar Bantuan Hukum,Kelembagaan Penyelenggaraan Bantuan HukumLarangan,Pengawasan, Pembiayaan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Peralihan.
   
   
   
   
   
   
CATATAN :
  • Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
  • Mencabut Peraturan Daerah 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum akan diatur dalam Peraturan Gubernur paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan .