Please enable JS
img


Tahun Produk Hukum

2021/ (39) 2018/ (103) 2015/ (72)
2020/ (59) 2017/ (81) 2014/ (102)
2019/ (75) 2016/ (108) 2013/ (100)

Form Pencarian


Abstrak

PERDA – PENYELENGGARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

2019

TENTANG PENYELENGGARAAN PROVINSI JAWA TENGAH CERDAS

 ABSTRAK     :            bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik secara efektif, efisien dan akuntabel; bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu pengelolaan sumber daya yang inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur dan layanan yang berkualitas di Provinsi Jawa Tengah; bahwa Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanatkan kepada daerah untuk membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas; Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No. 10 Tahun 1950; Undang-Undang No. 11 Tahun 2008; Undang-Undang No. 14 Tahun 2008; Undang-Undang No. 25 Tahun 2009; Undang-Undang No. 4 Tahun 2011, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014; Undang-Undang No. 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019. Peraturan Daerah ini mengatur tentang BAB I Ketentuan Umum Bagian Kesatu Pengertian, Bagian Kedua Asas, Bagian Ketiga Maksud Dan Tujuan, Bagian Keempat Ruang Lingkup, BAB II Layanan Cerdas Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Layanan Kemasyarakatan Cerdas, Bagian Ketiga Layanan Perekonomian Cerdas, Bagian Keempat Layanan Lingkungan Cerdas, Bagian Kelima Pengungkit, BAB III Rencana Induk Provinsi Jawa Tengah Cerdas, BAB IV Keamanan Informasi Bagian Kesatu Manajemen Keamanan Informasi, Bagian Kedua Audit Keamanan Provinsi Jawa Tengah Cerdas, BAB V Partisipasi Pemangku Kepentingan, BAB VI Kerjasama, BAB VII Pelaksanaan, BAB VIII Sinergitas Kebijakan, BAB IX Pembinaan Dan Pengawasan Bagian Kesatu Pembinaan, Bagian Kedua Pengawasan, BAB X Pembiayaan, BAB XI Hak Dan Kewajiban Bagian Kesatu Masyarakat, Bagian Kedua Pelaksana Layanan, BAB XII Larangan, BAB XIII Sanksi Administratif, BAB XIV Ketentuan Penyidikan, BAB XV Kententuan Pidana, BAB XVII Penutup.
 CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan pada tanggal 12 September 2019. Penjelasan sejumlah 5 halaman.