Please enable JS
img


Tahun Produk Hukum

2022/ (27) 2019/ (79) 2016/ (110)
2021/ (65) 2018/ (105) 2015/ (72)
2020/ (70) 2017/ (84) 2014/ (102)

Form Pencarian


Abstrak

PERIZINAN

2022

PERGUB NO. 4, BERITA DAERAH 2022/NO. 4

PERGUB TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI PROVINSI JAWA TENGAH

ABSTRAK :
  • Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 39 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka perlu pengaturan kembali terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 39 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka perlu pengaturan kembali terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  • Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
  • Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai pedoman dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menunjang penyelenggaraan perizinan di Daerah dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksud dilaksanakan melalui:
    1. Kewenangan penyelenggaraan perizinan berusahan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
    2. Pelaksanaan perizinan berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan melalui manajemen penyelenggaraan dengan menggunakan pelayanan perizinan dengan Sistem Online Single Submission (OSS) maupun layanan SIAP Jateng sebagai sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS;
    3. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan lainnya di Daerah serta penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara terintegrasi dan terkoordinir oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah
    4. Pembiayaan penyelenggaraan perizinan berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
   
   
   
   
   
   
   
   
CATATAN :
  • Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Januari 2022.
  • Mencabut Peraturan Gubernur No. 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur No. 48 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal.