Please enable JS
img


Tahun Produk Hukum

2021/ (39) 2018/ (103) 2015/ (72)
2020/ (59) 2017/ (81) 2014/ (102)
2019/ (75) 2016/ (108) 2013/ (100)

Form Pencarian


Abstrak

PERDA – PENGENDALIAN

2012

PERDA PROVINSI JAWA TENGAH NO. 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akibat tidak dipenuhinya tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan perlu dilakukan pengendalian muatan angkutan barang di jalan;

  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar pelaksanaan pengawasan muatan angkutan barang dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Di Jalan;
  Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang No. 10 Tahun 1950; Undang-Undang No. 8 Tahun 1981; Undang-Undang No. 17 Tahun 2003; Undang-Undang No. 1 Tahun 2004; Undang-Undang No. 15 Tahun 2004; Undang-Undang No. 32 Tahun 2004; Undang-Undang No. 38 Tahun 2004; Undang-Undang No. 22 Tahun 2009; Undang-Undang No. 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2011; Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008.
  Peraturan Daerah ini mengatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud Dan Tujuan, BAB III Tertib Operasional Angkutan Barang Di Jalan, BAB IV Penyelenggaraan Penimbangan, BAB V Tata Cara Penimbangan, BAB VI Penggolongan Mobil Barang, BAB VII Ketentuan Pelanggaran Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Klasifikasi Pelanggaran Kelebihah Muatan, Bagian Ketiga Pelanggaran, Bagian Keempat Pengenaan Sanksi Denda, Bagian Kelima Penurunan Dan Pemuatan Kembali Muatan Lebih,  BAB VIII Penggunaan Gudang Dan/ Atau Lahan, BAB IX Tata Cara Pengenaan Sanksi Denda, BAB X Manajemen Alat Penimbangan Bagian Kesatu Sistem Informasi Manajemen, Bagian Kedua Standar Operasional Prosedur, Bagian Ketiga Petugas Alat Penimbangan, BAB XI Pembinaan Dan Pengawasan, BAB XII Insentif Dan Disinsentif, BAB XIII Ketentuan Penyidikan, BAB XIV Ketentuan Pidana, BAB XV Ketentuan Penutup.
CATATAN: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan pada tanggal 24 Januari 2012. Penjelasan sejumlah 8 halaman.