Please enable JS
img


Tahun Produk Hukum

2021/ (39) 2018/ (103) 2015/ (72)
2020/ (59) 2017/ (81) 2014/ (102)
2019/ (75) 2016/ (108) 2013/ (100)

Form Pencarian


Abstrak

PERDA – PENYELENGGARAAN

2014

PERDA PROVINSI JAWA TENGAH NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

ABSTRAK:             bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Jawa Tengah, perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;
  bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan daerah, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya Jawa Tengah sekaligus untuk menumbuhkembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
  bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
  Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :Undang-Undang No. 10 Tahun 1950; Undang-Undang No. 4 Tahun 1963; Undang-Undang No. 4 Tahun 1990; Undang-Undang No. 20 Tahun 2003; Undang-Undang No. 32 Tahun 2004; Undang-Undang No. 43 Tahun 2007; Undang-Undang No. 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008.
  Peraturan Daerah ini mengatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Asas, Fungsi dan Tujuan, BAB III Hak, Kewajiban dan Kewenangan Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat, Bagian Kedua Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah, BAB IV Standar Perpustakaan, BAB V Koleksi Perpustakaan, BAB VI Layanan Perpustakaan, BAB VII Pembentukkan, Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Bagian Kesatu Pembentukan Perpustakaan, Bagian Kedua Penyelenggaraan Perpustakaan, Bagian Ketiga Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan, BAB VIII Jenis-jenis Perpustakaan Bagian Kesatu Perpustakaan Umum, Bagian Kedua Perpustakaan Khusus, Bagian Ketiga Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Bagian Keempat Perpustakaan Perguruan Tinggi BAB IX Tenaga Perpustakaan, Pendidikan dan Organisasi Profesi Bagian Kesatu Tenaga Perpustakaan, Bagian Kedua Pendidikan, Bagian Ketiga Organisasi Profesi, BAB X Sarana dan Prasarana, BAB XI Pendanaan, BAB XII Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat Bagian Kesatu Kerja sama, Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat, BAB XIII Dewan Perpustakaan Provinsi, BAB XIV Pembudayaan Kegemaran Membaca BAB XV Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, BAB XVI Naskah Kuno Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Masyarakat, Bagian Kedua Penghargaan Naskah Kuno, BAB XVII Pembinaan dan Pengawasan, BAB XVIII Sanksi Administratif, BAB XIX Ketentuan Penyidikan, BAB XX ketentuan Pidana, XXI Ketentuan Penutup.
CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan pada tanggal 23 Januari 2014.  Penjelasan sejumlah 7 halaman.