Please enable JS
img


Tahun Produk Hukum

2021/ (39) 2018/ (103) 2015/ (72)
2020/ (59) 2017/ (81) 2014/ (102)
2019/ (75) 2016/ (108) 2013/ (100)

Form Pencarian


Abstrak

PERDA – PENYELENGGARAAN

2015

TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

ABSTRAK:  bahwa arsip merupakan dokumen monumental, identitas dan jati diri bangsa sebagai memori, acuan dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  bahwa dalam rangka menjamin penyelamatan arsip sebagai sumber informasi dan mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan di daerah, arsip harus dikelola, dipelihara dan dilestarikan, guna perlindungan hak-hak keperdataan, peningkatan kualitas pelayanan publik serta pertanggungjawaban daerah secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
  bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah;
  Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang No. 10 Tahun 1950; Undang-Undang No. 8 Tahun 1997; Undang-Undang No. 11 Tahun 2008; Undang-Undang No. 14 Tahun 2008; Undang-Undang No. 25 Tahun 2009; Undang-Undang No. 43 Tahun 2009; Undang-Undang No. 12 Tahun 2011; Undang-Undang No. 5 Tahun 2014; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014; Undang-Undang No. 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012; Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014.
  Peraturan Daerah ini mengatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud, Tujuan, Asas dan Ruang Lingkup, BAB III Kewajiban dan Wewenang Bagian Kesatu Kewajiban, Bagian Kedua Wewenang, BAB IV Penyelenggaraan Kearsipan Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Pengelolaan Arsip Dinamis Paragraf 1 Umum, Paragraf 2 Penciptaan Arsip, Paragraf 3 Penggunaan Arsip, Paragraf 4 Pemeliharaan Arsip, Paragraf 5 Penyusutan Arsip,  Bagian Ketiga Pengelolaan Arsip Statis Paragraf 1 Umum, Paragraf 2 Akuisisi Arsip, Paragraf 3 Pengolahan Arsip, Paragraf 4 Preservasi Arsip, Paragraf 5 Akses Arsip, Bagian Keempat Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, Bagian Kelima Layanan Kearsipan, BAB V Sistem Informasi Kearsipan Daerah Dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah Bagian Kesatu Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD), Bagian Kedua Jaringan Informasi Kearsipan Daerah (JIKD), BAB VI Sumber Daya Manusia, BAB VII Kerjasama, BAB VIII Pembinaan Dan Pengawasan, BAB IX Peran Serta Masyarakat, BAB X Penghargaan, BAB XI Pendanaan, BAB XII Larangan, BAB XIII Sanksi Administrasi, BAB XIV Ketentuan Penyidikan, BAB XV Ketentuan Pidana, XVI Ketentuan Penutup.
CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan pada tanggal 5 Juni 2015. Penjelasan sejumlah 12 halaman.