Please enable JS
img


Tahun Produk Hukum

2021/ (39) 2018/ (103) 2015/ (72)
2020/ (59) 2017/ (81) 2014/ (102)
2019/ (75) 2016/ (108) 2013/ (100)

Form Pencarian


Abstrak

PERDA – PEDOMAN

2012 

PERDA PROVINSI JAWA TENGAH NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KOPERASI

ABSTRAK:           bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha memiliki arti penting, peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan;
  bahwa untuk membangun koperasi yang profesional, kuat dan mandiri serta berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan prinsip koperasi perlu diatur pengelolaannya;
  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi;
  Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang No. 10 Tahun 1950; Undang-Undang No. 25 Tahun 1992; Undang-Undang No. 24 Tahun 2004; Undang-Undang No. 32 Tahun 2004; Undang-Undang No. 20 Tahun 2008; Undang-Undang No. 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008; Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008.
  Peraturan Daerah ini mengatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Kelembagaan Koperasi Bagian Kesatu Bentuk Koperasi, Bagian Kedua Pendirian Koperasi, Bagian Ketiga Pengesahan, Bagian Keempat Keanggotaan, Bagian Kelima Perangkat Organisasi Koperasi Paragraf 1 Rapat Anggota, Paragraf 2 Pengurus, Paragraf 3 Pengawas, Paragraf 4 Pengelola , BAB III Pemberdayaan Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Pemberdayaan Paragraf 1 Pendidikan dan Pelatihan, Paragraf 2 Fasilitasi Sarana Akses Sumberdaya Ekonomi dan Pemasaran, Paragraf 3 Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan, Manajemen dan Usaha, Bagian Ketiga Lembaga Gerakan Koperasi, BAB IV Usaha Koperasi Bagain Kesatu Jenis Usaha Koperasi, Bagian Kedua Koperasi Jasa Keuangan, Bagian Ketiga Tahapan Usaha Koperasi, BAB V Pengawasan Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pengawasan, Bagian Kedua Pelaksanaan Pengawasan, Bagian Ketiga Pembubaran Koperasi, BAB VI Larangan, BAB VII Sanksi Administrasi,  BAB VIII Ketentuan Penyidikan, BAB IX Ketentuan Pidana, BAB X Ketentuan Peralihan, BAB XI Ketentuan Penutup.
CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan pada tanggal 24 Januari 2012. Penjelasan sejumlah 9 halaman.