Please enable JS
img


Tahun Produk Hukum

2021/ (39) 2018/ (103) 2015/ (72)
2020/ (59) 2017/ (81) 2014/ (102)
2019/ (75) 2016/ (108) 2013/ (100)

Form Pencarian


Abstrak

PERDA – PENGELOLAAN

2016

TENTANG PENGELOLAAN ENERGI DI PROVINSI JAWA TENGAH

ABSTRAK: bahwa peranan energi sangat penting untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
  bahwa cadangan sumber daya energi tak terbarukan jumlah terbatas, maka perlu adanya kegiatan penganekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi terjamin;
  bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola energi dengan Peraturan Daerah;
  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Energi Di Provinsi Jawa Tengah;
  Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No. 10 Tahun 1950; Undang-Undang No. 41 Tahun 1999; Undang-Undang No. 26 Tahun 2007; Undang-Undang No. 30 Tahun 2007; Undang-Undang No. 32 Tahun 2009; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014; Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014.
  Peraturan Daerah ini mengatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Asas dan Tujuan, BAB III Ruang Lingkup, BAB IV Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, BAB V Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi di Daerah Bagian Kesatu Kebijakan, Bagian Kedua Strategi, BAB VI Inventarisasi dan Pemetaan Bagian Kesatu Inventarisasi, Bagian Kedua Pemetaan, BAB VII Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan, Bagian Ketiga Pengusahaan Energi Baru Terbarukan, Bagian Keempat Usaha Niaga BBN Paragraf 1 Umum, Paragraf 2 Pemberian Izin Usaha Niaga BBN, Paragraf 3 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga BBN, Bagian kelima Usaha Jasa Penunjang BBN Paragraf 1 Umum, Paragraf 2 Surat Keterangan Terdaftar, BAB VIII Konservasi Energi Bagian Kesatu Tahapan Konservasi Energi, Paragraf 1 Konservasi Dalam Penyediaan Energi, Paragraf 2 Konservasi Dalam Pengusahaan Energi, Paragraf 3 Konservasi Dalam Pemanfaatan Energi, Paragraf 4 Konservasi Sumber Daya Energi, Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan, BAB IX Sanksi Administratif, BAB X Ketentuan Penyidikan, BAB XI Ketentuan Pidana, BAB XII Ketentuan Penutup.
 CATATAN: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan pada tanggal 7 Juni 2016. Penjelasan sejumlah 4 halaman.