Please enable JS
img


Tahun Produk Hukum

2021/ (39) 2018/ (103) 2015/ (72)
2020/ (59) 2017/ (81) 2014/ (102)
2019/ (75) 2016/ (108) 2013/ (100)

Form Pencarian


Abstrak

PERDA – PENGELOLAAN AIR

2018

TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

ABSTRAK: bahwa peruntukan air tanah ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat yang dalam pemanfaatannya memperhatikan fungsi sosial, ketersediaan air permukaan, lingkungan hidup, dan kepentingan pembangunan;
  bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
  bahwa guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas air tanah dan menjaga lingkungan yang berkelanjutan diperlukan pengaturan tentang pengelolaan air tanah berbasis Cekungan Air Tanah (CAT) dengan memperhatikan kondisi geologi dan hidrogeologi daerah setempat;
  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalah huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Air Tanah;
  Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No. 10 Tahun 1950; Undang-Undang No. 11 Tahun 1974; Undang-Undang No. 5 Tahun 1990; Undang-Undang No. 32 Tahun 2009; Undang-Undang No. 12 Tahun 2011; Undang- Undang 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah No. 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017; Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014; Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016.
  Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan BAB I Ketentuan Umum, BAB II Asas, Maksud Dan Tujuan, BAB III Ruang Lingkup, BAB IV Inventarisasi Air Tanah, BAB V Konservasi Air Tanah Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Perlindungan Dan Pelestarian Air Tanah, Bagian Ketiga Pengawetan Air Tanah, Bagian Keempat Pengelolaan Kualitas Dan Pengendalian Pencemaran Air Tanah, BAB VI Pendayagunaan Air Tanah Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Penatagunaan Air Tanah, Bagian Ketiga Penyediaan Air Tanah, Bagian Keempat Penggunaan Air Tanah, Bagian Kelima Pengembangan Air Tanah,  BAB VII Pengendali-an Daya Rusak Air Tanah, BAB VIII Perizinan Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Izin Pengeboran Air Tanah Paragraf 1 Umum, Paragraf 2 Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pengeboran Air Tanah, Paragraf 3 Izin Eksplorasi Air Tanah, Paragraf 4 Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Eksplorasi Air Tanah, Paragraf 5 Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah, Paragraf 6 Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah, Paragraf 7 Juru Bor, Bagian Ketiga Izin Penggalian Air Tanah Paragraf 1 Umum, Paragraf 2 Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Penggalian Air Tanah, Bagian Keempat Izin Pemakaian Air Tanah Paragraf 1 Umum, Paragraf 2 Perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah, Paragraf 3 Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah, Paragraf 4 Perubahan Izin Pemakaian Air Tanah, Bagian Kelima Izin Pengusahaan Air Tanah Paragraf 1 Umum, Paragraf 2 Perubahan Izin Pengusahaan Air Tanah, Paragraf 3 Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah, Paragraf 4 Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah, Paragraf 5 Wewenang dan Tanggung Jawab Pemberi Izin Pengusahaan Air Tanah, Bagian Keenam Pencabutan Izin,  BAB IX Kerjasama, BAB X Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian,  BAB XI Sistem Informasi Air Tanah, BAB XII Pembiayaan, BAB XIII Sanksi Administratif, BAB XIV Penyelesaian Sengketa, BAB XV Ketentuan Penyidikan, BAB XVI Ketentuan Pidana, BAB XVII Ketentuan Peralihan, BAB XVIII Ketentuan Penutup.
CATATAN: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan pada tanggal 23 Maret 2018. Penjelasan sejumlah 13 halaman