Please enable JS
img


Tahun Produk Hukum

2021/ (39) 2018/ (103) 2015/ (72)
2020/ (59) 2017/ (81) 2014/ (102)
2019/ (75) 2016/ (108) 2013/ (100)

Form Pencarian


Abstrak

PERDA – PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

2019          

TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

ABSTRAK: bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan, produktifitas, daya saing daerah, perlu kebijakan inovasi daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah; Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 10 Tahun 1950; UU No. 18 tahun 2002; Undang-Undang No.25 Tahun 2009; Undang-Undang No. 12 Tahun 2011; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005; Perautan Pemerintah No. 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017, Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015. Peraturan Daerah mengantur tentang Bab.I. Ketentuan Umum; Bab II. Ruang Lingkup;  Bab. III. Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; IV. Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk Atau Proses Produksi; Bab. V. Pengusulan; Bab. VI. Penetapan; Bab. VII. Perencanaan; Bab. VIII. Sistem Penyelenggaraan Inovasi Daerah; Bab. IX. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; Bab. X. Pengembangan Inovasi Daerah; Bab. XI. Penilaian Dan Penghargaan; Bab. XII. Penyebaran Inovasi Daerah; Bab. XIII. Pendanaan; Bab. XIV. Kerjasama; Bab. XV. Informasi Inovasi Daerah; Bab. XVI. Sanksi; Bab. XVII. Pembinaan Dan Pengawasan; Bab. XVIII. Ketentuan Lain-Lain; Bab. XIX Ketentuan Penutup.
CATATAN: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Maret 2019. Penjelasan 8 Halaman.