Please enable JS
img


Tahun Produk Hukum

2021/ (39) 2018/ (103) 2015/ (72)
2020/ (59) 2017/ (81) 2014/ (102)
2019/ (75) 2016/ (108) 2013/ (100)

Form Pencarian


Abstrak

PERDA – RENCANA ZONASI

2014

PERDA PROVINSI JAWA TENGAH NO. 4 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014-2034

ABSTRAK:             bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2034;
  Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang No. 10 Tahun 1950; Undang-Undang No. 5 Tahun 1990; Undang-Undang No. 41 Tahun 1999; Undang-Undang No. 7 Tahun 2004; Undang-Undang No. 25 Tahun 2004; Undang-Undang No. 31 Tahun 2004; Undang-Undang No. 32 Tahun 2004; Undang-Undang No. 24 Tahun 2007; Undang-Undang No. 26 Tahun 2007; Undang-Undang No. 27 Tahun 2007; Undang-Undang No. 10 Tahun 2009; Undang-Undang No. 10 Tahun 2009; Undang-Undang No. 22 Tahun 2009; Undang-Undang No. 32 Tahun 2009; Undang-Undang No. 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012; Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990; Peraturan Presiden No. 121 Tahun 2012; Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012; Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2003; Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2009; Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012.
  Peraturan Daerah ini mengatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Asas, Ruang Lingkup Dan Tujuan, BAB III Kedudukan Dan Fungsi Bagian Kesatu Kedudukan, Bagian Kedua Fungsi, BAB IV Rencana Struktur Ruang Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Sistem Pusat-pusat Pelayanan dan Pertumbuhan, Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Paragraf 1 Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi, Paragraf 2 Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Perikanan dan Kelautan, Paragraf 3 Rencana Jaringan Prasarana Telekomunikasi, Paragraf 4 Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Sumberdaya Air, Paragraf 5 Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Energi, Paragraf 6 Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Lingkungan, Paragraf 7 Rencana Pemantapan Jaringan Pengendalian Bencana Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Paragraf 8 Rencana Pengembangan Jaringan Penelitian Kelautan, Paragraf 9 Rencana Pengembangan Minapolitan,  BAB V Rencana Pola Ruang Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Kawasan Pemanfaatan Umum Paragraf 1 Zona Hutan Produksi, Paragraf 2 Zona Pertanian, Paragraf 3 Zona Perikanan Budidaya, Paragraf 4 Zona Perikanan Tangkap, Paragraf 5 Zona Pelabuhan, Paragraf 6 Zona Pertambangan, Paragraf 7 Zona Industri, Paragraf 8 Zona Pariwisata, Paragraf 9 Zona Permukiman, Bagian Ketiga Kawasan Konservasi Paragraf 1 Umum, Paragraf 2 Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Paragraf 3 Kawasan Konservasi Perairan, Paragraf 4 Sempadan Pantai, Bagian Keempat Kawasan Strategis Nasional Tertentu Paragraf 1 Zona Pulau-Pulau Kecil Terluar, Bagian Kelima Alur Laut, BAB VI Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bagian Kesatu Pengendalian Ruang, Bagian Kedua Penelitian Dan Pengembangan, BAB VII Mitigasi Bencana, BAB VIII Hak, Kewajiban Dan Peran Serta Masyarakat Bagian Kesatu Hak Masyarakat, Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat, Bagian Ketiga Peran Masyarakat, BAB IX Jangka Waktu, BAB X Larangan, BAB XI Sanksi Administrasi, BAB XII Ketentuan Penyidikan, BAB XIII Ketentuan Pidana, BAB XIV Ketentuan Pidana.
CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan pada tanggal 23 Januari 2014. Penjelasan sejumlah 12 halaman.