Please enable JS
img


Tahun Produk Hukum

2021/ (39) 2018/ (103) 2015/ (72)
2020/ (59) 2017/ (81) 2014/ (102)
2019/ (75) 2016/ (108) 2013/ (100)

Form Pencarian


Abstrak

PERDA – PENYELENGGARAAN

2015

PERDA PROVINSI JAWA TENGAH NO. 4 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN PROVINSI JAWA TENGAH

ABSTRAK:  bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur dan sejahtera, perlu diselenggarakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan;
  bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Jawa Tengah;
  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelengga-raan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah;
  Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No. 10 Tahun 1950; Undang-Undang No. 20 Tahun 2003; Undang-Undang No. 3 Tahun 2005; Undang-Undang No. 25 Tahun 2009; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009; Undang-Undang No. 12 Tahun 2011; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014; Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2014.
  Peraturan Daerah ini mengatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Hak dan Kewajiban Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara, Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Olahraga, Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah, Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Masyarakat dan Dunia Usaha BAB III Ruang Lingkup Olahraga Bagian Kesatu Olahraga Pendidikan, Bagian Kedua Olahraga Rekreasi, Bagian Ketiga Olahraga Prestasi, BAB IV Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan,  Bagian Ketiga Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi, Bagian Keempat Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi, Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas,  BAB V Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Bagian Kesatu Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional, Bagian Kedua Perpindahan Olah-ragawan, Bagian Ketiga Sistem Kompetisi, BAB VI Pengelolaan Keolahragaan Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Perencanaan dan Pelaksanaan Keolahragaan, Bagian Ketiga Organisasi Keolahragaan, Bagian Keempat Pendanaan, Bagian kelima Pengawasan Pengelolaan Keolahragaan BAB VII Penyelenggaraan Kejuaraan, Festival dan Pekan Olahraga Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Kejuaraan, Festival dan Pekan Olahraga, BAB VIII Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana Olahraga Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Prasarana Olahraga, Bagian Ketiga Sarana Olahraga, BAB IX Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan, BAB X Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga, BAB XI Pengembangan Kerjasama dan Informasi Keolahragaan, BAB XII Penerapan Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan, BAB XIII Pengawasan dan Pencegahan Terhadap Doping, BAB XIV Pemberian Penghargaan, BAB XV Koordinasi dan Pengawasan Keolahragaan Bagian Kesatu Koordinasi, Bagian Kedua Pengawasan Keolahragaan, XVI Peran Serta Masyarakat, BAB XVII Sanksi Administratif, BAB XVIII Ketentuan Penyidikan, BAB XIX Ketentuan Pidana, BAB XX Ketentuan Peralihan, BAB XXI Ketentuan Penutup.
CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan pada tanggal 30 Nopember  2015. Penjelasan sejumlah 10 halaman.