Please enable JS
img


Tahun Produk Hukum

2021/ (39) 2018/ (103) 2015/ (72)
2020/ (59) 2017/ (81) 2014/ (102)
2019/ (75) 2016/ (108) 2013/ (100)

Form Pencarian


Abstrak

PERDA – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2018

PERDA PROVINSI JAWA TENGAH NO. 4 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ABSTRAK: bahwa kemandirian masyarakat dan desa merupakan indikator keberhasilan pembangunan masyarakat dan desa yang dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat dan desa;
  bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, masyarakat dan desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu adanya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dan desa;
  bahwa pemberdayaan masyarakat dan desa diselenggarakan dengan mendasarkan pada nilai kejujuran, kemandirian, kerja keras, partisipasi, keswadayaan, kearifan lokal, pelestarian lingkungan dan kemaslahatan bagi rakyat banyak serta dilaksanakan dengan mendayagunakan segenap potensi lokal;
  bahwa pemberdayaan masyarakat dan desa diselenggarakan dalam rangka mewujudkan masyarakat dan desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat dan desa yang adil, makmur dan sejahtera;
  bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan desa;
  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
  Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No. 10 Tahun 1950; Undang-Undang No. 11 Tahun 2009; Undang-Undang No. 12 Tahun 2011; Undang-Undang No. 6 Tahun 2014; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017. Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan BAB I Ketentuan Umum,  BAB II Asas, BAB III Tujuan Dan Sasaran, BAB IV Ruang Lingkup, BAB V Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Pemberdayaan Masyarakat, Bagian Ketiga Pemberdayaan Desa, Bagian Keempat Penataan Desa, Bagian Kelima Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa, Bagian Keenam Pemberdayaan Dan Pendayagunaan  Lembaga Kemasyarakatan, BAB VI Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa,  BAB VII Peningkatan Kualitas Sumber Daya Masyarakat, BAB VIII Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat,  BAB IX Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Desa, BAB X Peningkatan Prasarana Dan Sarana, BAB XI Pemberdayaan Seni Dan Budaya, BAB XII Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, BAB XIII Pendampingan, BAB XIV Sistem Informasi Desa, BAB XV Pemberian Penghargaan, BAB XVI Pembiayaan, BAB XVII Peran Serta Masyarakat, BAB XVIII Pembinaan Dan Pengawasan, BAB XIX Pelaporan, BAB XX Ketentuan Peralihan, BAB XXI Ketentuan Penutup.
CATATAN: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan pada tanggal 23 Maret 2018. Penjelasan sejumlah 11 halaman.