Please enable JS
img


Tahun Produk Hukum

2021/ (39) 2018/ (103) 2015/ (72)
2020/ (59) 2017/ (81) 2014/ (102)
2019/ (75) 2016/ (108) 2013/ (100)

Form Pencarian


Abstrak

PERDA – PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

2019          

PERDA PROVINSI JAWA TENGAH NO. 4 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN,

KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ABSTRAK: bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu kondisi masyarakat yang tenteram, tertib dan terlindungi bahwa untuk mewujudkan kondisi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, harus diciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengatur bahwa ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 10 Tahun 1950; UU No. 12 tahun 2011; Undang-Undang No.23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015. Peraturan Daerah mengantur tentang Bab.I. Ketentuan Umum; Bab II. Ruang Lingkup;  Bab. III. Ketentraman Dan Ketertiban Umum; IV. Perlindungan Masyarakat; Bab. V. Tugas Pembantuan; Bab. VI. Partisipasi Masyarakat; Bab. VII. Penghargaan; Bab. VIII. Pelaporan; Bab. IX. Sistem Informasi; Bab. X. Tunjangan Risiko Dan Insentif; Bab. XI. Koordinasi; Bab. XII. Pembinaan Dan Pengawasan; Bab. XIII. Kerjasama; Bab. XIV. Pendanaan; Bab. XV. Sanksi Administratif; Bab. XVI. Ketentuan Penyidikan; Bab. XVII. Ketentuan Pidana; Bab. XVIII. Ketentuan Penutup
CATATAN:   Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Maret 2019. Penjelasan 6 Halaman.