Please enable JS
img


Tahun Produk Hukum

2021/ (39) 2018/ (103) 2015/ (72)
2020/ (59) 2017/ (81) 2014/ (102)
2019/ (75) 2016/ (108) 2013/ (100)

Form Pencarian


Abstrak

PERDA – PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN

2016

TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

ABSTRAK: bahwa Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah penyangga ketahanan pangan nasional, maka pembangunan Pertanian merupakan prioritas utama guna meningkatkan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan secara berkelanjutan;
  bahwa petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan masih banyak yang belum berdaya dan mendapatkan upaya perlindungan;
  bahwa kecenderungan adanya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan resiko usaha serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, maka diperlukan perlindungan dan pemberdayaan bagi petani;
  bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdaya-an Petani;
  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani;
  Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No. 10 Tahun 1950; Undang-Undang No. 5 Tahun 1960; Undang-Undang No. 2 Tahun 1992; Undang-Undang No. 12 Tahun 1992; Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; Undang-Undang No. 41 Tahun 1999; Undang-Undang No. 29 Tahun 2000; Undang-Undang No. 16 Tahun 2006; Undang-Undang No. 20 Tahun 2008; Undang-Undang No. 18 Tahun 2008; Undang-Undang No. 41 Tahun 2009; Undang-Undang No. 13 Tahun 2010; Undang-Undang No. 12 Tahun 2011; Undang-Undang No. 18 Tahun 2012; Undang-Undang No. 19 Tahun 2013; Undang-Undang No. 6 Tahun 2014;  Undang-Undang No. 23 Tahun 2014; Undang-Undang No. 39 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014; Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014.
  Peraturan Daerah ini mengatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, BAB III Perencanaan, BAB IV Perlindungan Petani Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian, Bagian Ketiga Penyediaan Lahan Pertanian, Bagian Keempat Kepastian Usaha, Bagian Kelima Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi, Bagian Keenam Ganti Rugi Panen Akibat Kejadian Luar Biasa, Bagian Ketujuh Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim, Bagian Kedelapan Asuransi Pertanian, Bagian Kesembilan Bantuan dan Subsidi, Bagian Kesepuluh Komoditas Unggulan, Bagian Kesebelas Hak Kekayaan Intelektual, Bagian Keduabelas Perlindungan Dari Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat, BAB V Pemberdayaan Petani Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan, Bagian Ketiga Penyuluhan dan Pendampingan, Bagian Keempat Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian, Bagian Kelima Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian Paragraf 1 Umum, Pargraf 2 Konsolidasi Lahan Pertanian, Paragraf 3 Jaminan Luasan Lahan Pertanian, Bagian Keenam Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Bagian Ketujuh Regenerasi Petani, Bagian Kedelapan Penguatan Kelembagaan Petani Paragraf 1 Umum, Paragraf 2 Kelembagaan Petani, Paragraf 3 Kelembagaan Ekonomi Petani, BAB VI Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, BAB VII Pembiayaan Dan Pendanaan Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Lembaga Perbankan, Bagian Ketiga Lembaga Pembiayaan, Bagian Keempat Penyediaan Akses Pembiayaan Bagi Petani, BAB VIII Pengawasan, BAB IX Peran Serta Masyarakat, BAB XI Ketentuan Penyidikan, BAB XII Ketentuan Pidana, BAB XIII Ketentuan Peralihan, BAB XIV Ketentuan Penutup.
CATATAN: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan pada tanggal 25 Agustus 2016. Penjelasan sejumlah 26 halaman.