Please enable JS
img


Tahun Produk Hukum

2021/ (39) 2018/ (103) 2015/ (72)
2020/ (59) 2017/ (81) 2014/ (102)
2019/ (75) 2016/ (108) 2013/ (100)

Form Pencarian


Abstrak

PERDA – PERUSAHAAN PERSEROAN

2018

TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN

ABSTRAK:           bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Bank Perkreditan Rakyat  Badan Kredit Kecamatan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, maka perlu dilakukan penyehatan, penguatan dan peningkatan kinerja;
  bahwa berdasarkan Pasal 331 dan Pasal 339 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perusahaan perseroan daerah setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas;
  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalah huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan;
  Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No. 10 Tahun 1950; Undang-Undang No. 7 Tahun 1992; Undang-Undang No. 17 Tahun 2003; Undang-Undang No. 25 Tahun 2007; Undang-Undang No. 40 Tahun 2007; Undang- Undang No. 12 Tahun 2011; Undang-Undang No. 21 Tahun 2011; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017; Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016.
  Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan BAB I Ketentuan Umum, BAB II Bentuk Badan Hukum Dan Tempat Kedudukan, BAB III Jangka Waktu Berdirinya Perusahaan, BAB IV Asas, Maksud Dan Tujuan Bagian Kesatu Asas, Bagian Kedua Maksud, Bagian Ketiga Tujuan, BAB V Fungsi, Tugas Dan Usaha, BAB VI Modal,  BAB VII Saham-Saham, BAB VIII Organ PT BPR BKK (PERSERODA) Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua RUPS, Bagian Ketiga Dewan Komisaris Paragraf 1 Umum, Paragraf 2 Persyaratan Dewan Komisaris, Paragraf 3 Larangan Dewan Komisaris, Paragraf 4 Pencalonan, Pemilihan Dan Pengangkatan Dewan Komisaris, Paragraf 5 Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Paragraf 6 Pembagian Tugas Dewan Komisaris, Paragraf 7 Rapat Dewan Komisaris, Paragraf 8 Akhir Jabatan Dewan Komisaris, Paragraf 9 Penghasilan Dan Penghargaan Dewan  Komisaris, Bagian Keempat  Direksi Paragraf 1 Umum, Paragraf 2 Syarat-syarat Pengangkatan Direksi, Paragraf 3 Larangan Direksi, Paragraf 4 Pengangkatan Direksi, Paragraf 5 Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Direksi, Paragraf 6 Pembagian Tugas Direksi, Paragraf 7 Rapat Direksi, Paragraf 8 Penghasilan Dan Penghargaan Direksi Paragraf 9 Hak Cuti Direksi, Paragraf 10 Pemberhentian Anggota Direksi, Paragraf 11 Penunjukan Pejabat Sementara, BAB IX Kepegawaian, BAB X Perencanaan Dan Pelaporan Bagian Kesatu Perencanaan, Bagian Kedua Pelaporan Paragraf 1 Pelaporan Komisaris, Paragraf 2 Pelaporan Direksi,  BAB XI Tata Kelola Perusahaan, BAB XII Tahun Buku Dan Penggunaan Laba, BAB XIII Tanggung Jawab Dan Tuntutan Ganti Rugi, BAB XIV Pembinaan, BAB XV Kerjasama, BAB XVI Penggabungan, Peleburan Dan Pengambilalihan, BAB XVII Pembubaran, BAB XVIII Sanksi, BAB XIX Ketentuan Lain-Lain, BAB XX ketentuan Peralihan, BAB XXI Ketentuan Penutup
CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan pada tanggal 26 Juni 2018.
  Penjelasan sejumlah 10 halaman.