Please enable JS
img


Tahun Produk Hukum

2021/ (39) 2018/ (103) 2015/ (72)
2020/ (59) 2017/ (81) 2014/ (102)
2019/ (75) 2016/ (108) 2013/ (100)

Form Pencarian


Abstrak

PERDA – PELAYANAN

2012

PERDA PROVINSI JAWA TENGAH NO. 6 TAHUN 2012 TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

ABSTRAK:  bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjujung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
  bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
  bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu menyusun Peraturan Daerah mengenai Pelayanan Informasi Publik;
  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang No. 10 Tahun 1950; Undang-Undang No. 25 Tahun 2004; Undang-Undang No. 32 Tahun 2004; Undang-Undang No. 11 Tahun 2008; Undang-Undang No. 14 Tahun 2008; Undang-Undang No. 25 Tahun 2009; Undang-Undang No. 43 Tahun 2009; Undang-Undang No. 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010; Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008.
  Peraturan Daerah ini mengatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Asas dan Tujuan Bagian Kesatu Asas, Bagian Kedua Tujuan, BAB III Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi Publik, Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pengguna Informasi Publik, BAB IV Badan Publik Bagian Kesatu Ruang Lingkup Badan Publik, Bagian Kedua Hak Badan Publik, Bagian Ketiga Kewajiban Badan Publik, BAB V Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Tugas dan Fungsi, BAB VI Pusat Pelayanan Informasi Publik Daerah, BAB VII Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Bagian Kesatu Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Bagian Kedua Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta, Bagian Ketiga Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat,  BAB VIII Informasi Yang Dikecualikan, BAB IX Standar Pelayanan Informasi Publik, BAB X Tata Cara Pengelolaan Keberatan Bagian Kesatu Tata Cara Pengelolaan Keberatan, Bagian Kedua Registrasi Keberatan, Bagian Ketiga Tanggapan Atas Keberatan, BAB XI Laporan dan Evaluasi Bagian Kesatu Laporan, Bagian Kedua Evaluasi, BAB XII Komisi Informasi Provinsi Bagian Kesatu Fungsi, Bagian Kedua Tugas, Bagian Ketiga Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi Provinsi, Bagian Keempat Pengangkatan dan Pemberhentian, BAB XIII Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi dan Pembebanan Pidana Denda Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi, Bagian Kedua Pembebanan Pidana Denda, BAB XIV Ketentuan Penyidikan, BAB XV Ketentuan Pidana, BAB XVI Ketentuan Peralihan, BAB XVII Ketentuan Penutup.
CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan pada tanggal 30 Mei 2012. Penjelasan sejumlah 12 halaman.