Please enable JS
img


Tahun Produk Hukum

2021/ (39) 2018/ (103) 2015/ (72)
2020/ (59) 2017/ (81) 2014/ (102)
2019/ (75) 2016/ (108) 2013/ (100)

Form Pencarian


Abstrak

PERDA – PENYELENGGARAAN

2014

PERDA PROVINSI JAWA TENGAH NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

ABSTRAK: bahwa Lanjut Usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan, potensi dan kemampuannya yang dimiliki dapat dikembang-kan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
  bahwa perhatian terhadap kesejahteraan lanjut usia di Provinsi Jawa Tengah belum memadai baik kuantitas maupun kualitas, sehingga diperlukan upaya pengembangan atau peningkatan;
  bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelengga-raan Kesejahteraan Lanjut Usia;
  Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang No. 10 Tahun 1950; Undang-Undang No. 10 Tahun 1992; Undang-Undang No. 13 Tahun 1998; Undang-Undang No. 39 Tahun 1999; Undang-Undang No. 32 Tahun 2004; Undang-Undang No. 40 Tahun 2004; Undang-Undang No. 11 Tahun 2009; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009; Undang-Undang No. 11 Tahun 2011; Undang-Undang No. 12 Tahun 2011; Undang-Undang No. 17 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012; Keputusan Presiden No. 52 Tahun 2004; Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008.
  Peraturan Daerah ini mengatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Asas, Arah Dan Tujuan, BAB III Hak, Kewajiban Dan Tanggung Jawab, BAB IV Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Bagian Kesatu Ruang Lingkup, Bagian Kedua Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual, Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan, Bagian Keempat Pelayanan Kesempatan Kerja, Bagian Kelima Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan, Bagian Keenam Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas Umum, Sarana dan Prasarana Umum Paragraf 1 Kemudahan dalam Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Masyarakat pada Umumnya, Paragraf 2 Kemudahan dalam Pelayanan dan Keringanan Biaya, Paragraf 3 Kemudahan dalam Melakukan Perjalanan, Paragraf 4 Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum, Bagian Ketujuh Pemberian Kemudahan dalam Layanan dan Bantuan Hukum, Bagian Kedelapan Jaminan Sosial, Bagian Kesembilan Perlindungan Sosial, Bagian Kesepuluh Pemberdayaan Sosial, Bagian Kesebelas Pemberian Penghargaan, BAB V Kelembagaan Dan Koordinasi, BAB VI Peran Serta Masyarakat, BAB VII Sanksi Administrasi, BAB VIII Pembiayaan, BAB IX Ketentuan Peralihan, BAB X Ketentuan Penutup.
CATATAN: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan pada tanggal 24 Maret 2014. Penjelasan sejumlah 6 halaman.