Please enable JS
img


Tahun Produk Hukum

2021/ (39) 2018/ (103) 2015/ (72)
2020/ (59) 2017/ (81) 2014/ (102)
2019/ (75) 2016/ (108) 2013/ (100)

Form Pencarian


Abstrak

PERDA – PEMBENTUKAN

2016 

TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

ABSTRAK: bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar;
  bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan di Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dibentuk dengan memperhatikan kondisi daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat;
  bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Tehnik Penyusunan Peraturan Daerah sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
  Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No. 10 Tahun 1950; Undang-Undang No. 12 Tahun 2011;  Undang-Undang No. 23 Tahun 2014; Undang-Undang No. 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2015; Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014.
  Peraturan Daerah ini mengatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Asas dan Materi Muatan, BAB III Tahapan Pembentukan, BAB IV Perencanaan Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Penyusunan Propemperda Paragraf 1 Umum, Paragraf 2 Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD, Paragraf 3 Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Paragraf 4 Penetapan Propemperda, Paragraf 5 Pelaksanaan Propemperda, Bagian Kedua Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka, Bagian Ketiga Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Di Luar Propemperda,  BAB V Penyusunan Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Perda, Paragraf 2 Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Rancangan Perda, Paragraf 3 Pembahasan Rancangan Perda di Lingkungan DPRD, Bagian Ketiga Penyusunan Perda di Lingkungan Pemerintah Provinsi Paragraf 1 Persiapan Penyusunan Rancangan Perda oleh Perangkat Daerah, Paragraf 2 Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Rancangan Perda, Paragraf 3 Penyusunan Rancangan Perda, Bagian Keempat Persandingan Rancangan Perda, BAB VI Pembahasan, BAB VII Evaluasi Rancangan Perda, BAB VIII Penetapan atau Pengesahan, BAB IX Penomoran Pengundangan dan Autentifikasi Bagian Kesatu Penomoran, Bagian Kedua Pengundangan, Bagian Ketiga Autentifikasi, BAB X Penyebarluasan, BAB XI Tata Naskah Dan Teknik Penyusunan, BAB XII Partisipasi Masyarakat, BAB XIII Pembinaan Dan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota , BAB XIV Pembiayaan, BAB XV Ketentuan Lai-lain, BAB XVI Ketentuan Penutup.
CATATAN: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan pada tanggal 25 Agustus 2016.  Penjelasan sejumlah 10 halaman.