Please enable JS
img


Tahun Produk Hukum

2021/ (39) 2018/ (103) 2015/ (72)
2020/ (59) 2017/ (81) 2014/ (102)
2019/ (75) 2016/ (108) 2013/ (100)

Form Pencarian


Abstrak

PERDA – BANTUAN HUKUM

2014

PERDA PROVINSI JAWA TENGAH NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN

ABSTRAK: bahwa untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum, maka Pemerintah Daerah perlu menjamin perlindungan hak asasi manusia dan berupaya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu;
  bahwa pemberian bantuan hukum yang dilakukan selama ini belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka;
  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin;
  Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang No. 10 Tahun 1950; Undang-Undang No. 32 Tahun 2004; Undang-Undang No. 48 Tahun 2009; Undang-Undang No. 12 Tahun 2011; Undang-Undang No. 16 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013; Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008.
  Peraturan Daerah ini mengatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Asas Dan Tujuan, BAB III Ruang Lingkup, BAB IV Penyelenggaraan Bantuan Hukum, BAB V Hak Dan Kewajiban, BAB VI Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Bagian Kesatu Syarat Pemberian Bantuan Hukum, Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum, Bagian Ketiga Tata Kerja, BAB VII Larangan, BAB VIII Pendana-an, BAB IX Sanksi Administratif, BAB X Ketentuan Penyidikan, BAB XI Ketentuan Pidana, BAB XII Ketentuan Peralihan, BAB XIII Ketentuan Penutup.
CATATAN: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan pada tanggal 24 Maret 2014. Penjelasan sejumlah 4 halaman.