Please enable JS
img


Tahun Produk Hukum

2021/ (39) 2018/ (103) 2015/ (72)
2020/ (59) 2017/ (81) 2014/ (102)
2019/ (75) 2016/ (108) 2013/ (100)

Form Pencarian


Abstrak

PERDA – PELAYANAN

2015 

PERDA PROVINSI JAWA TENGAH NO. 7 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

ABSTRAK: bahwa dalam rangka memberikan jaminan, kepastian dan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelengga-raan pelayanan publik harus diterapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
  bahwa untuk meningkatkan kualitas dan mewujudkan kepercayaan masyarakat atas terselenggaranya pelayanan publik yang baik, diperlukan norma hukum yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik secara jelas;
  bahwa dengan berlakunya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik;
  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik;
  Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No. 10 Tahun 1950; Undang-Undang No. 8 Tahun 1997; Undang-Undang No. 28 Tahun 1999; Undang-Undang No. 11 Tahun 2008; Undang-Undang No. 14 Tahun 2008; Undang-Undang No. 37 Tahun 2009; Undang-Undang No. 25 Tahun 2009; Undang-Undang No. 12 Tahun 2011; Undang-Undang No. 5 Tahun 2014; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014; Undang-Undang No. 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014.
  Peraturan Daerah ini mengatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud, Tujuan dan Asas Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan, Bagian Kedua Asas, BAB III Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bagian Kesatu Ruang Lingkup Paragraf 1 Umum, Paragraf 2 Pelayanan Barang Publik, Paragraf 3 Pelayanan Jasa Publik, Paragraf 4 Pelayanan Administrasi, Bagian Kedua Penyelenggara Pelayanan Publik, Bagian Ketiga Standar Pelayanan, Bagian Keempat Manajemen Pelayanan Publik, Bagian  Kelima Maklumat Pelayanan, Bagian Keenam Sistem Informasi Pelayanan Publik, Bagian Ketujuh Pengelolaan Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas Pelayanan Publik, Bagian Kedelapan Pelayanan Khusus, Bagian Kesembilan Biaya Pelayanan Publik, Bagian Kesepuluh Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan, Bagian Kesebelas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Bagian Keduabelas Pengelolaan Pengaduan, Bagian Ketigabelas Penilaian Kinerja, BAB IV Pembina, Organisasi Penyelenggara Dan Penataan Pelayanan Publik Bagian Kesatu Pembina dan Penanggung Jawab Pelayanan Publik, Bagian Kedua Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik,  Bagian Ketiga Penataan Pelayanan Publik Paragraf 1 Evaluasi dan Pengelolaan Pelaksana Pelayanan Publik, Paragraf 2 Hubungan Antar Penyelenggara, Paragraf 3 Kerja-sama Penyelenggara dengan Pihak Lain, BAB V Hak, Kewajiban Dan Larangan Bagi Penyelenggara Bagian Kesatu Hak, Kewajiban Dan Larangan Bagi Penyelenggara, Bagian Kedua Hak, Kewajiban Dan Larangan Bagi Pelaksana, Bagian Ketiga Hak, Kewajiban Dan Larangan Bagi Masyarakat, BAB VI Sistem Pelayanan Terpadu, BAB VII Peran Serta Masyarakat, BAB VIII Kerahasiaan Dokumen, BAB IX Pembinaan dan Pengawasan, BAB X Sanksi Administratif, BAB XI Ketentuan Penutup.
CATATAN: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan pada tanggal 31 Desember 2015. Penjelasan sejumlah 13 halaman.