Please enable JS
img


Tahun Produk Hukum

2021/ (39) 2018/ (103) 2015/ (72)
2020/ (59) 2017/ (81) 2014/ (102)
2019/ (75) 2016/ (108) 2013/ (100)

Form Pencarian


Abstrak

PERDA – PENYELENGGARAAN

2016

TENTANG PENYELENGGARAAN STANDARDISASI JALAN PROVINSI JAWA TENGAH

ABSTRAK: bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dan mempunyai peranan penting dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta untuk memajukan kesejahteraan umum;
  bahwa untuk mewujudkan peranan penting jalan dalam mendorong perkembangan kehidupan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah dan menjamin masyarakat untuk memperoleh kemudahan serta keselamatan dalam menggunakan jalan, maka perlu pengaturan standardisasi jalan;
  bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Jalan Provinsi Jawa Tengah;
  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah;
  Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No. 10 Tahun 1950; Undang-Undang No. 38 Tahun 2004; Undang-Undang No. 26 Tahun 2007; Undang-Undang No. 22 Tahun 2009; Undang-Undang No. 12 Tahun 2011; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014; Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014.
  Peraturan Daerah ini mengatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Asas dan Tujuan, BAB III Ruang Lingkup, BAB IV Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, BAB V Persyaratan Teknis Jalan Bagian Kesatu Kecepatan Rencana, Bagian Kedua Lebar Badan Jalan Paragraf 1 Jalur Lalu Lintas, Paragraf 2 bahu Jalan, Paragraf 3 Median, Paragraf 4 Pemisah Jalan, Bagian Ketiga Kapasitas Jalan, Bagian Keempat Jalan Masuk, Bagian Kelima Persimpangan Sebidang dan Fasilitas Berputar Balik, Bagian Keenam Bangunan Pelengkap Jalan Paragraf 1 Bangunan Pelengkap Jalan yang Berfungsi Sebagai Jalur Lalu Lintas, Paragraf 2 Bangunan Pelengkap Jalan Sebagai Pendukung Konstruksi Jalan, Paragraf 3 Bangunan Pelengkap Jalan Sebagai Fasilitas Lalu Lintas dan Fasilitas Pendukung Pengguna Jalan, Bagian Ketujuh Perlengkapan Jalan Paragraf 1 Perlengkapan Jalan yang Berkaitan Langsung Dengan Pengguna, Paragraf 2 Perlengkapan Jalan Yang Tidak Berkaitan Langsung Dengan Pengguna Bagian Kedelapan Penggunaan Jalan Sesuai Dengan Fungsinya, Bagian Kesembilan Ketidakterputusan Fungsi Jalan BAB VI Kriteria Perencanaan Teknis Jalan Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Fungsi Jalan, Bagian Ketiga Kelas Jalan, Bagian Keempat Bagian-bagian Jalan, Bagian Kelima Dimensi Jalan, Bagian Keenam Muatan Sumbu Terberat, Volume Lalu Lintas dan Kapasitas Jalan, Bagian Ketujuh Persyaratan Geometrik Jalan, Bagian Kedelapan Konstruksi Jalan, Bagian Kesembilan Konstruksi Bangunan Pelengkap Jalan, Bagian Kesepuluh Perlengkapan Jalan, Bagian Kesebelas Kelestarian Lingkungan Hidup, Bagian Keduabelas Ruang Bebas, BAB VII Ketentuan Penyidikan, BAB VIII Ketentuan Pidana, BAB IX Ketentuan Lain-lain, BAB X Ketentuan Penutup
CATATAN: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan pada tanggal 3 Nopember  2016. Penjelasan sejumlah 8 halaman.