Please enable JS
img


Tahun Produk Hukum

2021/ (39) 2018/ (103) 2015/ (72)
2020/ (59) 2017/ (81) 2014/ (102)
2019/ (75) 2016/ (108) 2013/ (100)

Form Pencarian


Abstrak

PERDA – PENYIDIK

2014

PERDA PROVINSI JAWA TENGAH NO. 9 TAHUN 2014 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

ABSTRAK:  bahwa dalam rangka memberikan jaminan hukum dan penegakan Peraturan Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu diganti;
  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No. 10 Tahun 1950; Undang-Undang No. 8 Tahun 1981; Undang-Undang No. 32 Tahun 2004; Undang-Undang No. 12 Tahun 2011; Undang-Undang No. 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012; Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2013.
  Peraturan Daerah ini mengatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Bagian Kesatu Kedudukan, Bagian Kedua Tugas, Bagian Ketiga Wewenang, BAB III Hak Dan Kewajiban Bagian Kesatu Hak, Bagian Kedua Kewajiban, BAB IV Pengangkatan, Pelantikan, Mutasi Dan Pemberhentian PPNS Bagian Kesatu Pengangkatan, Bagian Kedua Pelantikan, Bagian Ketiga Mutasi, Bagian Keempat Pemberhentian, BAB V Kartu Tanda Pengenal, BAB VI Kode Etik PPNS, BAB VII Pelaksanaan Penyidikan, BAB VIII Sekretariat PPNS, BAB IX Pakaian Seragam Dan Atribut PPNS, BAB X Pendidikan Dan Pelatihan, BAB XI Pembinaan Dan Pengawasan, BAB XII Kerjasama, BAB XIII Pembiayaan, BAB XIV Ketentuan Peralihan, BAB XV Ketentuan Penutup.
CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan pada tanggal 24 April 2014. Penjelasan sejumlah 5 halaman