Monday , July 22 2019
Home / Bagian-Bantuan Hukum dan HAM / Penahan Ijazah Karyawan Oleh Perusahaan Masih Marak Terjadi

Penahan Ijazah Karyawan Oleh Perusahaan Masih Marak Terjadi

SEMARANG – Terbitnya Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/00/9350 tanggal 23 November 2016 tentang larangan penggunaan ijazah asli sebagai jaminan memasuki dunia kerja ternyata kurang begitu ampuh untuk mencegah kejadian serupa terulang. Bahkan ada kecenderungan, alih-alih berkurang, fakta dilapangan hal tersebut sering dijadikan modus perusahaan selaku pemberi kerja untuk mengancam bahkan memeras terhadap karyawannya.

Hal tersebut terungkap dalam rapat audiensi Pelapor/Penyampai Komunikasi (PK) dengan pihak Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dan Biro Hukum Setda Provinsi Jateng, Kamis (04/07) di ruang rapat Kadiv Yankumham.

Diketahui, pengaduan penahanan ijazah asli karyawan di Kanwil Jateng telah berlangsung sejak tahun 2013. Terbitnya SE Gubernur merupakan upaya Kanwil Jateng bersama dengan Biro Hukum Setda Jateng, Perguruan Tinggi, Disnaker Provinsi dan Kota Semarang, BP3TK serta LSM guna meminimalisir munculnya kasus yang sama.

Dalam audiensi yang dibuka oleh Kadiv Yankum dan HAM, Rr. Sri Widyaningsih, membahas masalah penahanan ijazah yang dialami pelapor saat bekerja di barbershop. Pelapor yang bekerja di perusahaan sejak bulan November 2015, mengalami Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak pada bulan Februari 2017. Keharusan membayar penalti sebesar 16 juta rupiah semakin memberatkan pelapor guna memperoeh haknya. Bahkan tidak hanya penalti, pelapor juga kerap mendapatkan ancaman dilaporkan ke pihak kepolisian.

Rapat audiensi menghasilkan rekomendasi agar Pelapor/PK untuk melakukan pertemuan dan berkomunikasi dengan pihak pemberi kerja/pemilik usaha agar ijazahnya bisa segera kembali, serta menyarankan apabila masih ada kewajiban/tanggungan dari Pelapor/PK selama menjadi pekerja untuk dapat diselesaikan sesegera mungkin. Rapat ini juga memberi peluang untuk dilakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait guna mendorong penyelesaian permasalahan pelapor.

sumber (https://jateng.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/3893-penahan-ijazah-karyawan-oleh-perusahaan-masih-marak-terjadi tgl 9 juli 2019, jam 20:45)

Check Also

Koordinasi Pembentukan JDIH dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah

Semarang (15/07/2019) Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum (Ibu Dian Retno Wulan, SH, S.pN, M.Kn) ...