JDIH Provinsi Jawa Tengah Raih Juara Terbaik I Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Kategori Pemerintah Provinsi Tahun 2019

Penghargaan diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Bp. Yasonna H. Laoly kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah H. Taj Yasin Maimoen di Swiss Bell Hotel Mangga Besar Jakarta pada selasa, 10 September 2019 pada Rapat Koordinasi Nasional JDIH yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia.

Penghargaan kategori Pemerintah Provinsi dengan lebih dari 30 anggota JDIH diperoleh berdasarkan hasil penilaian dan verifikasi yang telah dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia megenai kegiatan pengelolaan JDIH yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 sesuai standar yang telah ditetapkan yaitu kelembagaan, sumber daya manusia, koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana, serta pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu pengisian e-reporting juga menjadi faktor penting dalam penilaian tersebut.

 

  

Selain Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang meraih juara II, dan Kabupaten Pemalang yang meraih Juara Harapan III untuk kategori Pemerintah Kabupaten, sementara Kota Surakarta berhasil mendapatkan juara II untuk kategori Pemerintah Kota.

Adapun BPHN telah menetapkan kategori untuk Penerima Penghargaan JDIHN (JDIHN Award) tahun 2019 yaitu  :

a. Kategori Kementerian

1. Kementerian Keuangan RI
2. Kementerian Ketenagakerjaan RI
3. Kementerian BUMN RI
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
5. Kementerian Pariwisata RI

b. Kategori Lembaga Negara

1. Badan Pemeriksa Keuangan RI
2. Dewan Perwakilan Daerah RI

c. Kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian

1. Badan Informasi Geospasial RI
2. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja RI
3. Badan Tenaga Nuklir Nasional

d. Kategori Lembaga Non Struktural

1. Komisi Pemilihan Umum RI

e. Kategori Pemerintah Provinsi (jumlah anggota JDIH >30 Anggota)

1. Provinsi Jawa Tengah
2. Provinsi Jawa Barat
3. Provinsi Jawa Timur

f. Kategori Pemerintah Provinsi (jumlah anggota JDIH

1. Provinsi Bali
2. Provinsi Kalimantan selatan
3. Provinsi Riau

g. Kategori Pemerintah Kabupaten

1. Kabupaten Tuban
2. Kabupaten Semarang
3. Kabupaten Garut
4. Kabupaten Banyuwangi
5. Kabupaten Bandung
6. Kabupaten Pemalang

h. Kategori Pemerintah Kota

1. Kota Sukabumi
2. Kota Surakarta
3. Kota Bandung
4. Kota Ambon
5. Kota Batam

i. Kategori Sekretariat DPRD

1. Sekretariat DPRD Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi

j. Kategori Perpustakaan Hukum

1. Universitas Pamulang

k. Kategori Unit Eselon I Kemenkumham

1. Direktorat Jenderal HAM RI
2. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
3. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

l. Kategori Kanwil Kemenkumham (Jumlah anggota JDIH >30 Anggota)

1. Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Timur
2. Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Selatan
3. Kanwil Kemenkumham Provinsi Aceh

m. Kategori Kanwil Kemenkumham (Jumlah anggota JDIH

1. Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tengah
2. Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung
3. Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau

Dengan adanya JDIHN Award ini diharapkan para anggota JDIH mampu meningkatkan kinerja dalam menyediakan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat serta mudah diakses secara cepat. Di samping itu, manfaat dari terbentuknya JDIH adalah mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dengan anggota jaringan, serta meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan memberi pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketaatan pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien dan bertanggung jawab.