KONSULTASI PENGELOLAAN JDIH BAGIAN HUKUM DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEMALANG
Semarang (27/02/2020) Biro Hukum menerima kunjungan dari Bagian Hukum dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang. Kunjungan ini terkait dengan pengelolaan JDIH di Bagian Hukum dan konsultasi pembangunan JDIH di Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, yang diterima oleh Kepala Bagian Pengawasan PHD Kab/Kota, Dokumentasi dan Informasi Hukum Bp. ZRP. Tj.Mulyono, SH, MH didampingi oleh Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Ibu Dian Retno Wulan, SH, Sp.N, M.Kn beserta staf pengelola JDIH.
Kepala Bagian Hukum Kabupaten Pemalang Bp. Sri Subyakto, SH, M.Si mengutarakan bahwa tahun 2020 ini JDIH Bagian Hukum Kabupaten Pemalag berencana melakukan inovasi dan pengembangan pengelolaan JDIH, Hal tersebut karena JDIH Kabupaten Pemalang mendapat perhatian dari pimpinan terkait agar dapat dikenal sebagai media penyebarluasan informasi bagi masyarakat umum. Beberapa inovasi dan pengembangan yang ingin dilakukan antara lain promosi menggunakan videotron yang ditempatkan di layanan publik sehingga dapat diketahui oleh masyarakat luas,selain itu pemanffatan media sosial lain untuk penyebarluasan informasi kegiatan JDIH, serta ingin mengembangkan JDIH sampai ke tingkat desa untuk meningkatkan kesadaran pengelolaan dokumen hukum oleh masyarakat, nantinya akan diperoleh pengelola JDIH desa terbaik yang akan mendapatkan penghargaan saat upacara hari kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus di Alun Pemalang . Dengan begitu masyarakat akan berlomba-lomba dalam mewujudkan penataan dan pelayanan dokumen hukum yang prima dan maksimal.
Sedangkan konsultasi yang disampaikan oleh Staf Sekretariat DPRD yaitu Bp Listiyo Prasetyo, SH yaitu bahwa sekretariat DPRD sebagai tangan kanan perpanjangan anggota DPRD menginginkan pembangunan website JDIH sendiri. Hal ini karena Sekretariat DPRD bukan merupakan anggota melainkan memiliki kedudukan eksklusif yang dapat berdiri sendiri. Harapannya adalah nantinya Sekretariat DPRD dapat ikut menyebarluaskan produk hukum seperti peraturan DPRD, risalah rapat, naskah akademik, serta aturan-aturan lain yang tidak dikecualikan. Selain website, penataan fisik perpustakaan juga menjadi perhatian untuk menyimpan peraturan dan produk hukum agar dapat terlindungi dengan baik.
Bapak Mulyono, SH,MH mengapresiasi Kabupaten Pemalang yang mempunyai perhatian lebih dalam mengelola JDIH, harapannya adalah Kabupaten Pemalang dapat unggul dari daerah-daerah lain dengan terus berinovasi mengelola JDIH. Karena JDIH meiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung smart city di Kabupaten Pemalang.