Semarang, 27 Mei 2024 Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Koordinator Peraturan Perundang-Undangan mengahdiri Rapat Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bertempat di Bappeda Provinsi Jawa Tengah serta diikuti oleh OPD terkait yakni Bapemperda, Bappeda, BPKAD, Bapenda dan Biro Hukum.

Hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yakni :
a. Dasar hukum penyusunan RPJPD
b. Timeline Penyusunan Raperda RPJPD 2025-2045
c.  Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Daerah
d.  Logframe Pembangunan Jawa Tengah 2025 – 2045
e. Tema Pembangunan Wilayah Jawa Tengah pada RPJPN, Visi dan Misi Jawa Tengah 2025– 2045
f.   Tahapan Arah Kebijakan
g.   Sasaran dan Arah Pembangunan Jawa Tengah 2025 – 2045 dan
h.   Arah Pengembangan Wilayah

Adapun dasar hukum yang dipakai dalam penyusunan RPJPD 2025 – 2045 yakni :

a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
b. Pasal 5 ayat (1) dimana RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional
c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 diubah dengan Perpu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja Pemerintahan Daerah
d. Pasal 263 ayat (2) dimana RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka Panjang untuk 20 tahun yang disusun berpedoman pada RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah
e. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan
f. Pasal 12 ayat (1) dimana RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka Panjang untuk 20 tahun yang disusun berpedoman pada RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah
g. Inmendagri No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta
h. SEB Penyelerasan Rencana Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045

Hesti