Percepatan Integrasi JDIH Perguruan Tinggi dalam Rangka menuju Satu Database Hukum Nasional
Purwokerto, 1 Maret 2023 Rombongan Biro Hukum yang dipimpin Kepala Biro Hukum (Bp. Iwanuddin Iskandar, SH, MH) melakukan kunjungan di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto dalam rangka Percepatan Integrasi JDIH Perguruan Tinggi. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Rektor Unsoed (Bapak Prof.Dr.Ir Akhmad Sodiq M.Sc.,Agr), Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan (Bapak Dr. Kuat Puji Prayitno, S.H., M.Hum), dan Kepala Biro Umum dan Keuangan (Ibu Nur Faiqoh SE.,MM.). Pada Kesempatan tersebut Kepala Biro Hukum memaparkan pentingnya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat, dan urgensi integrasi Data hukum kedalam JDIH Nasional untuk mewujudkan Satu Database Hukum Nasional Indonesia dan diharapkan dengan tersedianya satu database ini maka semua bahan baku pembangunan hukum dapat diakses dengan mudah, cepat, tepat, dan komprehensif.
Kepala Biro Hukum juga memaparkan beberapa kegiatan Biro Hukum yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi salah satunya yaitu Program “Ayo Sinau Nang Biro Hukum”. Dengan kegiatan “Ayo Sinau Nang Biro Hukum” mahasiswa magang tidak hanya mendapatkan transfer of knowledge dari tugas dan fungsi yang diemban oleh Biro Hukum saja, akan tetapi diberikan kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam merencanakan, melaksanakan bahkan dalam mengevaluasi tugas-tugas di Biro Hukum. Dengan demikian mahasiswa diharapkan mempunyai knowledge dan skill setelah mereka menyelesaikan masa magangnya dan Kembali ke dunia akademisi serta dapat mengimplementasikan apa saja yang diperoleh selama magang di Biro Hukum.
Rektor Universitas Jenderal Soedirman merespon positif rencana integrasi Pusat Data dan Informasi Universitas Jenderal Soedirman ke dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Program “Ayo Sinau Nang Biro Hukum” secara teknis akan ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak baik jajaran Universitas Jenderal Soedirman maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.