Jakarta, 10 Desember 2024 bertempat di Taman Mini Indonesia Indah, Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah mengahadiri Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke 76 yang diselenggarakan oleh Kementerian HAM Republik Indonesia. Peringatan Hari HAM ke 76 mengusung tema Harmoni Dalam Keberagaman, Menuju Indonesia Emas 2045. Dengan mengusung tema tersebut, Kementerian HAM RI mengajak semua pihak untuk bersama-sama melangkah menuju masa depan yang cerah dan melaksanakan perlindungan, pemajuan, penegakan dan penghormatan HAM di Indonesia.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, seperti Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Yusril Ihza Mahendra), Menteri Hak Asasi Manusia (Natalius Pigai), serta para Duta Besar dari berbagai negara.
Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra (Emma Rachmawati) didampingi Kepala Biro Hukum Jawa Tengah (Iwanuddin Iskandar) dan jajaran.
Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Yusril Ihza Mahendra) menyampaikan bahwa perlu peran bersama, baik dari unsur pemerintah, masyarakat sipil, pelaku usaha, masyarakat umum, untuk terus bekerjasama membangun peradaban yang menghormati hak asasi manusia.
Pada kesempatan tersebut diberikan juga penghargaan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman nilai-nilai HAM di masyarakat melalui beberapa kategori Lomba yaitu Lomba Konten Diseminasi HAM, Lomba Video Pelayan Publik Berbasis Pelayanan HAM, Lomba Komik Digital HAM, Lomba Pidato HAM, Lomba Cerdas HAM, Lomba Podcast HAM.
Selain itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan dari Kementerian HAM RI yang telah berhasil membina Pemerintah Kabupaten/Kota Peduli HAM karena telah berhasil mendorong 34 Kabupaten/Kota Peduli HAM. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri HAM RI dan diterimakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah (Emma Rachmawati).
Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai 20 Provinsi terbaik yang berhasil membina dan membangun sebagian besar Kabupaten/Kota Peduli HAM melalui Indikator Kabupaten/kota Peduli HAM yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Aspek Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM ditekankan pada Hak Sipil dan Politik Masyarakat dan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
(Lia)
