Rapat Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah Tahun 2019

Semarang (20/8/2019) Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah Tahun 2019. Rapat dengan tema “Inovasi Pelayanan Informasi Hukum Berbasis Teknologi Informasi” dilaksanakan di Gedung B Lantai V Kantor Gubernur Jawa Tengah yang dibuka Asisten Pemerintahan dan KESRA SETDA Provinsi Jawa Tengah Bp. Sarwa Pramana, SH, M.Si

Dalam sambutannya, Asisten Pemerintahan dan KESRA sangat mengapresiasi kegiatan ini karena dapat digunakan sebagai media konsultasi dan koordinasi antara Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan pusat JDIHN dalam rangka peningkatan dan pengembangan JDIH menuju pelayanan informasi yang dapat diakses secara cepat, tepat, dan akurat. Harapannya dapat memperkuat sinergitas antara pengelola JDIH Kabupaten/Kota, Provinsi, serta pusat JDIHN, memberikan ide dan inovasi baru dalam pengembangan JDIH sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi, serta mewujudkan pelayanan prima dan terpadu dalam memberikan informasi hukum.

Pada kesempatan ini, telah dibacakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 002.5/40 Tahun 2019 tentang Pemenang Lomba Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 yang menetapkan 5 (lima) besar terbaik yaitu :

a.  Juara I Kabupaten Semarang.

b.  Juara II Kabupaten Pemalang.

c.  Juara III Kabupaten Pemalang.

d.  Juara Harapan I Kabupaten Batang.

e.  Juara Harapan II Kota Surakarta.

 

Pemberian penghargaan berupa Trophy, piagam penghargaan, serta uang pembinaan untuk juara I, II, dan III, serta piagam penghargaan untuk juara Harapan I dan juara Harapan II disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan KESRA

Selanjutnya pemaparan materi yang dimoderatori oleh Bp. Drs. Yuri Priyanto, SH, M.H Kepala Bidang Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan narasumber yaitu :

1. Drs. Yasmon, M.L.S (Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN RI) yang memaparkan materi tentang Perkembangan Terkini Pengelolaan JDIHN;

2. Reinal Saputra, SH, MH (Kepala Sub Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Jaringan BPHN RI) yang memaparkan materi tentang Perubahan Standar Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum.

Harapannya dengan acara ini para pengelola JDIH yang terdiri dari Bagian Hukum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dapat terus meningkatkan pengelolaan JDIH terutama dalam pemanfaatan Teknologi Informasi kaitannya untuk penyebarluasan informasi hukum. Selain itu, perlu adanya kerjasama dengan Sekretariat DPRD yang juga merupakan instansi penyedia informasi hukum guna menyamakan persepsi penyebarluasan produk hukum agar dapat diakses oleh masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat