Semarang, 14 Oktober 2025 –Dalam rangka optimalisasi penataan Database serta Evaluasi Regulasi, Biro Hukum Pemerintah Provinsi jawa Tengah melakukan koordinasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia di Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan agenda nasional terkait dengan penataan regulasi di daerah.  Konsultasi dipimpin langsung oleh Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah (Haerudin) bersama tim teknis yang membidangi penataan regulasi dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Diterima langsung oleh Plh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (Arfan Faiz Muhlizi) dan didampingi Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Saefur Rohim) beserta Tim jajaran Badan Pembinaan Hukum Nasional yang memaparkan urgensi agenda penaataan regulasi melalui Analisis dan Evaluasi serta optimalisasi pengelolaan database dokumen hukum melalui pengelolaan JDIH oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam diskusi tersebut kedua pihak membahas sejumlah aspek penting, antara lain penguatan pelaksanaan analisis dan evaluasi di Daerah sebagai bagian agenda penataan regulasi di Daerah, rencana perubahan  Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta strategi dalam pelaksanaan evaluasi regulasi sebagai salah satu variable pengukuran Indeks Reformasi Hukum termasuk pengembangan pejabat fungsional analis hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut juga didiskusikan terkait dengan masukan Daerah dalam pengelolaan JDIH khususnya terkait dengan beberapa aspek pada indikator pelaporan pengelolaan JDIH oleh Daerah. Disampaikan pula review terhadap pengelolaan JDIH sebagai upaya dalam penataan database dokumen Hukum yang menjadi salah satu variable Indeks Reformasi Hukum.  Dengan Konsultasi ini diharapkan dapat mengarahkan dan memperkuat pelaksanaan pengelolaan JDIH dan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum di Daerah sebagai bagian agenda penataan regulasi. (R1)