Kamis, 19 Januari 2023 Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah melakukan tinjauan lapangan guna menindaklanjuti aduan Solidaritas Masyarakat Nelayan Desa Tubanan Kabupaten Jepara. Tindak lanjut koordinasi dilaksanakan atas dasar Surat Solidaritas Masyarakat Desa Tubanan  tanggal 5 Desember 2022 perihal permohonan perlindungan hukum yang mana telah dilakukan fasilitasi oleh Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 15 Desember 2022 yang dihadiri oleh Unsur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Unsur Pemerintah Kabupaten Jepara, PT. Bhumi Jati Power, dan Solidaritas Masyarakat Nelayan Desa Tubanan.

Hasil Fasilitasi tanggal 15 Desember dituangkan dalam Surat Sekretaris Daerah Nomor 180/0021566 tanggal 27 Desember 2022 hal rekomendasi penyelesaian masalah aset daerah yang intinya bahwa tanah yang dijadikan jalan merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Jepara untuk itu  dalam rangka memberikan kesejahteraan masyarakat dapat memanfaatkan sebagai jalan umum. Untuk itu berdasarkan hasil tinjauan lapangan yang sekaligus mengklarifikasi masyarakat nelayan secara langsung didapati fakta, bahwa masyarakat nelayan desa tubanan dilaporkan kepada aparat penegak hukum karena adanya pengerusakan dan pengeroyokan, namun setelah diklarifikasi hal tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh masyarakat nelayan Desa Tubanan.

Ghana