Pengumuman / Berita

Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis Dan HAM Provinsi Jawa Tengah dan Penyerahan Penghargaan Kabupaten Kota Peduli HAM

Semarang, 28 Desember 2023 bertempat di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah meyelenggarakan Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis Dan HAM Provinsi Jawa Tengah dan Penyerahan  Penghargaan Kabupaten Kota Peduli HAM.

Gugus Tugas Bisnis dan HAM Provinsi Jawa Tengah (GTD-BHAM) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 180/173 Tahun 2023  beranggotakan organisasi perangkat daerah provinsi, dan Kanwil Kemenkumham serta mitra non pemerintah dan dikukuhkan langsung oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah. GTD-BHAM ini dibentuk sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan menyelaraskan serta memantau pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Jawa Tengah.

Pada kesempatan tersebut, dilaksanakan pula Penyerahan penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM dari Menteri Hukum dan HAM yang diberikan langsung oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah kepada 34 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Diantara 34 Kabupaten/Kota Penerima Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM, Pemerintah Kabupaten Purworejo masuk ke dalam kategori 5 Kabupaten/Kota Terbaik Nasional. Termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berhasil masuk 5 kategori Provinsi terbaik dalam membina dan membangun Kabupaten/Kota Peduli HAM. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi bagi Pemerintah Kabupaten/kota dalam meningkatkan tanggung jawab melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan Dan Pemajuan Hak Asasi Manuasia (P5HAM) sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.  

Pj Gubernur Jawa Tengah mengingatkan bahwa penghargaan adalah bentuk apresiasi, dan yang terpenting adalah adanya tolok ukur atas komitmen dalam memenuhi tanggung jawab negara kepada masyarakatnya khususnya dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia.

HAM