Pengumuman / Berita

Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Pemalang

Pemalang, 19 Desember 2023 bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja, Bagian Hukum SETDA Kabupaten Pemalang  menyelenggarakan Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Tahun 2023. Peserta Rapat Koordinasi para ASN yang menangani penyusunan produk hukum daerah dan/atau Analis Kebijakan yang ada di perangkat daerah dan bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang sebagai anggota JDIH Kabupaten Pemalang.

Dalam kesempatan tersebut  Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Pemalang dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Koordinator Peraturan Perundang-undangan (Haryono Widyastomo) memberikan materi mengenai pengelolaan JDIH dalam mendukung penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Kualitas Kebijakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang.Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Kegiatan level meso RB 2020-2024 pada area penataan perundang-undangan dalam rangka upaya deregulasi kebijakan terdapat 2 indikator melalui Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Kualitas Kebijakan (Lembaga Administrasi Negara).

Dalam penilaian IRH, database peraturan perundang-undangan melalui pengelolaan JDIH menjadi variable ke 4 yang perlu dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Selain itu dalam pemenuhan penilaian IKK mendasarkan pada populasi kebijakan yang perlu diukur sesuai framewor IKK. Database kebijakan produk hukum daerah yang dikelola melalui JDIH menjadi penting untuk pemenuhan populasi kebijakan dalam penilaian IKK.

Dengan adanya Rapat Koordinasi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan khususnya pengelola anggota JDIH di Kabupaten Pemalang dapat memahami pentingnya penataan database peraturan perundang-undangan yang terintegrasi melalui JDIH sehingga dapat membantu dalam menghasilkan kualitas kebijakan di Kabupaten Pemalang yang lebih baik.